Tampilkan postingan dengan label Tegal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tegal. Tampilkan semua postingan

Senin, 12 Februari 2018

Kementerian Dalam Negeri Singapura Sambangi PBNU

Jakarta, Belajar Muhammadiyah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan kunjungan dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri Singapura. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyambutnya langsung di ruangannya, di lantai tiga, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Pada pertemuan tersebut, Kiai Said didampingi Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani, Ketua PBNU H Robikin Emhas, H Eman Suryaman, H Sulton Fatoni, H Hanief Saha Ghafur; Bendahara Umum PBNU H Ing Bina Suhendra; Wakil Sekjen PBNU H Masduki Baedowi, H Ulil Abshar, Isfah Abidal Azis, dan pengurus lainnya. 

Kementerian Dalam Negeri Singapura Sambangi PBNU (Sumber Gambar : Nu Online)
Kementerian Dalam Negeri Singapura Sambangi PBNU (Sumber Gambar : Nu Online)

Kementerian Dalam Negeri Singapura Sambangi PBNU

Sementara rombongan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura yang berkunjung ialah Parliamentary Secretary, Ministry of Home Affairs and Ministry of Health Amrin Amin, Ambassador of Singapore to Indonesia Anil Nayar, Deputy Chief of Mission, Embassy of Singapura Jonathan Han, First Secretary (Political) Embassy of Singapore Cai Xihao, Assistant Director Singapore Civil Defence Force Tan Jee Piau, dan Senior Manager Ministry of Home Affairs Kristen Samivelu.

Dalam pertemuan tersebut, Kiai Said menyampaikan banyak hal, termasuk tentang keragaman di Indonesia. Kiai Said mengatakan, di Indonesia terdapat banyak bahasa, etnik, agama, bahkan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan Perti. 

Belajar Muhammadiyah

Namun begitu, Kiai Said menyayangkan banyak warga Singapura tidak mengerti tentang keberagaman di Indonesia. Padahal, kata Kiai asal Cirebon, Jawa Barat tersebut, Singapura merupakan negara tetangga yang sangat dekat.

“Kadang orang Singapura yang tetangga dekat tidak ngerti, kalau orang jauh laik ya tidak ngerti,” katanya prihatin. 

Menurut Kia Said, ketidakmengertiannya karena hubungan budaya antara Indonesia dengan Singapura kurang kuat.



Belajar Muhammadiyah



Menanggapi hal itu, perwakilan dari Singapura Parlimentary Secretary Ministry of Home Affairs and Ministry of Health Amrin Amin berharap, ke depan hubungan dengan NU bisa diperkuat.

“Saya rasa mungkin boleh kita pergiatkan lagi,” katanya. (Husni Sahal/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Belajar Muhammadiyah Tegal Belajar Muhammadiyah

Rabu, 07 Februari 2018

Upayakan Data Riil, NU Sukoharjo Programkan Kartanu

Sukoharjo, Belajar Muhammadiyah. PCNU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengupayakan data riil Nahdliyin dengan memprogramkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu). Program tersebut mulai dilaksanakan pada awal Mei, diperkirakan berakhir pada Juli.

Upayakan Data Riil, NU Sukoharjo Programkan Kartanu (Sumber Gambar : Nu Online)
Upayakan Data Riil, NU Sukoharjo Programkan Kartanu (Sumber Gambar : Nu Online)

Upayakan Data Riil, NU Sukoharjo Programkan Kartanu

Koordinator pembuatan Kartanu Kabupaten Sukoharjo, Cecep Choirul Sholeh, mengatakan, dari pendataan Kartanu itu, diharapkan PCNU mengetahui jumlah anggotanya, “Untuk tahap awal, target sekitar 15 000 - 24.000 pendaftar, insya Allah akan kita penuhi,” katanya kepada Belajar Muhammadiyah, Kamis (2/5) siang.

Menurut Cecep, program ini sedianya sudah dilaksanakan pada April lalu, tapi baru dapat terlaksana bulan ini, “Sedikit mundur, karena kita menunggu selesainya pendataan Kartanu di Sragen.”

Belajar Muhammadiyah

Penentuan jadwal tersebut, lanjut Cecep, ditentukan tim Kartanu dari Pengurus Wilayah NU Jateng. ?

Belajar Muhammadiyah

Ia kemudian menerangkan, program Kartanu tersebut akan dimulai dari Kecamatan Kartasura dan berakhir di Kecamatan Bulu, “Sebelumnya, pada tanggal 9 Mei akan kita adakan launching Kartanu PCNU Sukoharjo, yang akan diselenggarakan di MWC NU Kartasura,” jelas Cecep.

Cecep merinci jadwal lengkap Kartanu di 12 MWC, yaitu Kecamatan Kartasura (10-13 Mei), Polokarto (15-18 Mei), Tawangsari (20-22 Mei), Weru (24, 28, 29 Mei), Bendosari (30, 31 Mei dan 1, 2 Juni), Baki (4-7 Juni), Sukoharjo (9-11 Juni), Grogol (13-16 Juni), Nguter (18-21 Juni), Gatak (23-25 Juni), Mojolaban (27-29 Juni), dan Bulu (2-4 Juli).

Redaktur? ? ? ? ? ? : Abdullah Alawi

Kontributor ? ? ? : Ajie Najmuddin

Dari Nu Online: nu.or.id

Belajar Muhammadiyah Tegal, Kajian Islam, Pondok Pesantren Belajar Muhammadiyah

Minggu, 28 Januari 2018

Sembilan Ribu Kader Bakal Hadiri Konkoorcab XXI PMII Jatim

Surabaya, Belajar Muhammadiyah. Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur bakal menggelar Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) XXI, 26-29 Desember, di Hotel Bromo View Kota Probolinggo, Jawa Timur. Panitia yakin, lebih dari 9 ribu kader PMII akan hadir dalam perhelatan ini.

Sembilan Ribu Kader Bakal Hadiri Konkoorcab XXI PMII Jatim (Sumber Gambar : Nu Online)
Sembilan Ribu Kader Bakal Hadiri Konkoorcab XXI PMII Jatim (Sumber Gambar : Nu Online)

Sembilan Ribu Kader Bakal Hadiri Konkoorcab XXI PMII Jatim

Ketua panitia pelaksana, Anang Romli mengatakan, hingga saat ini persiapan pelaksanaan Konkoorcab XXI PMII Jatim sudah mencapai 80 persen. Undangan kepada 31 cabang se-Jatim juga sudah dikirim.

“Dari 31 cabang di Jatim yang punya hak suara ada 29 cabang, 2 cabang lainnya Magetan dan Sampang tidak punya hak suara karena masih berstatus persiapan, tapi semuanya diundang,” kata Anang Romli, Ahad (22/12).

Belajar Muhammadiyah

Bahkan, lanjut Anang, Konkoorcab juga akan dihadiri hampir semua pengurus PMII tingkat komisariat dan rayon dari beberapa kampus di Jatim. Ratusan kader PMII di luar Jatim juga bakal datang ikut meramaikan.

“Konkoorcab ini juga menjadi ajang silaturrahim antar kader PMII lintas cabang dan kampus,” ujar pria lajang kelahiran Lamongan ini.

Belajar Muhammadiyah

“Kami memastikan Konkoorcab kali ini akan dihadiri sekitar 9 ribu lebih kader PMII,” kata sekretaris pelaksana Hasyim, Asyari menambahkan.

Konkoorcab XXI PMII Jatim memuat beberapa agenda, antara lain penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan PMII Jatim masa khidmat 2011-2013 di bawah kepemimpinan Fairouz Huda. Forum ini juga akan menyikapi berbagai wacana kebangsaan terkait isu keagamaan, HAM, politik, pendidikan tinggi, dan sebagainya.

Perhelatan dua tahunan organisasi kemahasiswaan berhaluan Ahlussunah wal Jamaah ini dipastikan akan diramaikan oleh sejumlah kandidat ketua umum PKC PMII Jatim masa khidmat 2013-2015 untuk menggantikan posisi ketua umum sekarang, Fairouz Huda.

Hingga saat ini terdapat sejumlah kandidat yang telah bermunculan dari beberapa cabang PMII di Jatim. Mereka di antaranya, M. S Umam (Surabaya), Rusman Hadi (Sumenep), Hasanuddin Tiro (Probolinggo), dan Muhammad Junaidi (Ponorogo).

Di luar nama-nama tersebut, masih banyak nama lain yang juga memiliki kans kuat untuk merebut posisi penting di organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia ini. Mereka antara lain, Didik Ferdianto (Jombang), Benu Nuharto (Lamongan), Syafiuddin (Pamekasan), Muhaimin Azhari (Sidoarjo), dan Febrian Sandhi F (Jember). (Abdul Hady/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Belajar Muhammadiyah Tegal Belajar Muhammadiyah

Senin, 22 Januari 2018

Satkorcab Rembang Kirimkan 30 Banser Bantu Korban Puting Beliung

Rembang, Belajar Muhammadiyah - Satkorcab Banser Kabupaten Rembang menurunkan 30 pasukan untuk membantu para korban puting beliung di Desa Beringin Warang Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Selasa (10/1) pagi. Mereka adalah tim terbaik Bagana yang dimiliki oleh Satkoryon Kecamatan Kaliori dan Sumber.

Kasatkoryon Banser Kaliori sebagai penanggung jawab pasukan menjelaskan, setidaknya ada 60 rumah rusak dan satu rumah roboh akibat terjangan angin. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tak ada korban jika akibat kejadian ini.

Satkorcab Rembang Kirimkan 30 Banser Bantu Korban Puting Beliung (Sumber Gambar : Nu Online)
Satkorcab Rembang Kirimkan 30 Banser Bantu Korban Puting Beliung (Sumber Gambar : Nu Online)

Satkorcab Rembang Kirimkan 30 Banser Bantu Korban Puting Beliung

"Pemilik rumah roboh atas nama Parmi (60) yang berada di RT 02, RW 01, Desa Beringin Wareng Kecamatan Winong Kabupaten Pati," jelasnya.

Salah seorang anggota Banser asal Kecamatan Sumber Ahmad Rifai menjelaskan, ia bersama pasukan yang lain berangkat dari Rembang pada pukul 08.00 wib. Dengan anggota lainnya ia berhasil membantu membenahi dua rumah dan satu mushola, yang gentingnya diterbangkan oleh angin.

Belajar Muhammadiyah

"Kami berhasil membantu dua rumah warga yang porak-poranda diterbangkan angin. Selain itu satu mushola juga rusak, tapi kami sudah berhasil memperbaiki dan sudah bisa digunakan beraktivitas kembali," kata Rifai.

Angina puting beliung mengamuk di Desa Beringin Warang Kecamatan Winong pada Senin (9/1) pukul 15.30 wib. Data sementara menyebutkan, sebanyak 60 rumah mengalami kerusakan. Satu rumah roboh.

Belajar Muhammadiyah

Pasukan Satkorcab Banser Rembang langsung mengadakan tanggap bencana membantu para korban yang mengalami musibah. Pada hari Selasa Satuan Bagana Satkoryon Kecamatan Sumber langsung berangkat Pukul 08.00 dan pulang pada pukul 15.00 wib. Selain dari relawan Banser Rembang, tampak para anggota Banser dan relawan bencana dari Kabupaten Pati. (Ahmad Asmui/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Belajar Muhammadiyah Tegal, Halaqoh, Humor Islam Belajar Muhammadiyah

Kamis, 18 Januari 2018

Bupati Tulungagung Letakkan Batu Pertama Gedung MWCNU Kalidawir

Tulungagung, Belajar Muhammadiyah

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo didampingi Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) Kalidawir dan Camat Kalidawir meresmikan dimulainya proses pembangunan gedung MWCNU setempat yang ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama.

Kegiatan peletakan batu pertama dibarengkan dengan peringatan hari lahir (harlah) ke-93 NU dan rutinan Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU Kalidawir, Sabtu (7/5), di Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur, yang diikuti sekitar delapan ribu warga NU.

Bupati Tulungagung Letakkan Batu Pertama Gedung MWCNU Kalidawir (Sumber Gambar : Nu Online)
Bupati Tulungagung Letakkan Batu Pertama Gedung MWCNU Kalidawir (Sumber Gambar : Nu Online)

Bupati Tulungagung Letakkan Batu Pertama Gedung MWCNU Kalidawir

Menurut Ketua MWCNU Kalidawir M Sudjai Habib, agenda pembangunan gedung MWCNU sebenarnya sudah dicanangkan sejak lama namun baru terlaksana pada kepengurusan tahun ini.

Belajar Muhammadiyah

“Saya berharap dengan dibangunya gedung MWCNU ini, NU Kalidawir akan memiliki rumah yang digunakan untuk berjuang dan NU Kalidawir akan menjadi lebih solid, kokoh, dan kompak dalam gerakanya. Sehingga NU Kalidawir akan senantiasa konsisten dalam membangun dan mendampingi masyarakat,” tegasnya.

Belajar Muhammadiyah

Agenda peletakan batu, peringatan harlah NU ke-93, dan rutinan Muslimat NU ini mengambil tema besar “Menguatkan NU untuk Peradaban Indonesia”. Rais Syuriah PCNU Tulungagung KH Mahrus Maryani menekankan tentang pentingnya NU untuk terus menjaga dan memlihara Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kegiatan ini juga diisi dengan pengajian akbar oleh KH Anwar Zahid dari Bojonegoro dihadiri selain oleh ribuan Nahdliyin juga sejumlah pejabat pemerintahan beserta DPRD Kabupaten Tulungagung.

Sejauh ini, pembangunan gedung MWCNU Kalidawir membutuhkan total dana mencapai 1,8 miliar yang akan dibangung secara bertahap. Dana tersebut didapatkan murni dari dana masyarakat yang didonasikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui rekening Bank Jatim 0152766912 atas nama MWCNU Kalidawir. (Ikbar Sallim Al Asyari/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Belajar Muhammadiyah Tegal Belajar Muhammadiyah

Senin, 15 Januari 2018

Kuasa Perempuan Pesantren

Oleh Abdul Malik Mughni

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat berakar dari pesantren, kerap ‘ditinggalkan dalam diskursus modernisme di Indonesia. Stigma pesantren sebagai subkultur feodal di Indonesia, menjadi dalih untuk meminggirkan peran NU dari sejarah dan peta politik Orde Baru (Orba), selama dua dasawarsa. Para peneliti masa itu, seperti Clifford Greetz dan Deliar Noer (keduanya lahir tahun 1926 dan menjadi rujukan para Indonesianis pada tahun 1960 sampai 1980-an) serta sejumlah penulis terkenal di masa awal Orba, menggambarkan NU dan pesantren sebagai kaum kusam yang antimodernisme.

Mereka berhasil menggiring opini masyarakat dunia, untuk menstigmatisasi NU. Framing tersebut kemudian berubah seiring hadirnya para penulis NU, seperti Mahbub Djunaedi, Abdurrahman Wahid, Musthofa Bisri, juga Saifuddin Zuhri. Disamping penulis muda Masdar F Masudi, dan Said Budairi? yang berhasil membawa pesantren dalam pelbagai wacana kontemporer di media utama (mainstream). Stigma NU yang kusam, oportunis dan lemah dalam mengejar tuntutan zaman pun berganti menjadi NU yang unik, seksi dan mampu melampaui zaman berkat kehadiran para penulis dan aktivis muda pesantren di akhir tahun 1980-an.

Kuasa Perempuan Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)
Kuasa Perempuan Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)

Kuasa Perempuan Pesantren

Penihilan peran NU dan pesantren juga terjadi dalam wacana feminisme dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia.? Terlambatnya pembentukan organisasi Muslimat, Fatayat, Korps Peregerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) seolah menguatkan anggapan bahwa pesantren adalah subkultur yang sangat kuat dalam mempertahankan tradisi patriarkal.

Perempuan Pesantren, Memimpin Ranah Publik

Jika dirunut dari sejarah, Pesantren sebagai subkultur di Nusantara, justru telah membantu menyelaraskan gerakan kesetaraan gender; dari wacana elit ke gerakan afirmatif yang diterima hingga ke desa-desa. Meski secara organisasi, pembentukan sayap perempuan di NU dan badan otonomnya terbilang lambat, namun secara kultural, gerakan kesetaraan gender di kalangan pesantren telah dimulai sejak lama. Berdirinya pondok pesantren khusus putri di tahun 1917, di Jombang, adalah salahsatu sumbangsih ulama, khususnya KH Bisri Syansuri terhadap akselerasi gerakan feminisme di pesantren.

Jauh sebelum itu, seperti diungkapkan sejarawan Universitas Brawijaya, KH Agus Sunyoto, sejatinya kultur Nusantara, khususnya di kawasan pesisir –bersama kultur pesantren,- adalah matriarkal. Kultur matriarkal tersebut, menurut Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) ini, justru dihancurkan oleh negara-negara Eropa, seperti Portugis dan Belanda yang menjajah Nusantara seabad lampau.

Belajar Muhammadiyah

Agus Sunyoto menyodorkan fakta tentang Ratu Kalinyamat yang memimpin pasukan, menyerang? Portugis di Malaka di tahun 1560. Kemudian ada Laksamana Kemala Hayati, Cirebon, Nyimas Gandasari, Nyi Ageng Serang dan lainnya. “Kultur pesisir itu kultur matriarki, perempuanlah yang? berkuasa, tak hanya dalam fakta sejarah, tapi juga dalam legendanya,” kata penulis Atlas Walisongo ini.

Di pesisir juga, kata Agus, semua dongeng berpijak pada kultur matriarki. Agus lalu mencontohkan bahwa di Surabaya ada kisah Sawunggaling yang sukses karena taat pada ibunya. Ada juga Syarif Tambakyoso dari Sidoarjo, kesaktian yang dimiliki dari ibunya. “Malingkundang dan Sangkuriang pun berpusat pada tokoh perempuan,” paparnya. Mitos-mitos penguasa lautan di Indonesia, juga perempuan, seperti Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, Ratu Laut Utara dan lainnya.

Kehidupan di pesisir itu menghormati perempuan. Kuasa perempuan di Nusantara itu dihancurkan? kolonialisme, karena Eropa sejak era Yunani sudah patriarki,” tandas Agus seraya mengurai fakta tentang dongeng Eropa yang penuh maskulinitas. Ia menyebut dongeng Dewa Zeus versus Hera, dewi yang jahat, hingga penyebutan istilah Founding Father dan Fatherland, di negara-negara Eropa dan Amerika.

Bagaimana dengan Indonesia? “Kita menyebutnya Ibu Pertiwi, Persia pakai istilah Meehan, Turki juga menggunakan Anavatan semua maknanya motherland. Jadi wajar dalam penulisan sejarah pascakolonialisasi, peran-peran perempuan banyak dinihilkan,” imbuhnya.

Belajar Muhammadiyah

Perempuan pesisir Nusantara ternyata juga sangat berperan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Enam tokoh perempuan yang tercatat dalam dokumentasi Sumpah Pemuda juga berasal dari daerah pesisir. Di antaranya, Siti Sundari dari Semarang, Emma Poeradiredja dari Cirebon.

Pendapat senada diungkapkan Aisyah Hamid Baidowi.? Adik Gus Dur itu mengungkap, kalangan pesantren turut mendorong ‘kemapanan’ feminisme di Indonesia, baik melalui gerakan afirmatif yang melahirkan sejumlah regulasi pro perempuan, maupun secara kultural, mengubah peran nyai, dari sekedar pendamping kiai, menjadi sosok yang menjadi pemimpin.

Tak heran, jika saat ini, banyak nyai, maupun puteri kiai serta aktivis perempuan NU, menjadi pemimpin di ranah publik. Kini para perempuan pesantren banyak berkiprah di ranah politik. Menjadi legislator, kepala daerah, menteri dan (mungkin) kelak menjadi Wakil Presiden atau bahkan Presiden.

Para perempuan pesantren, kata Aisyah, kini juga banyak menjadi pemimpin di ranah agama. “Sekarang banyak kemajuan di pesantren. Ibu-ibunya kebanyakan sarjana. S2, S3, malah di Purwoasri Kediri, ibu nyainya Profesor. Almusadaddiyah juga ibu nyainya profesor. Hasil Produk pesantren ketika keluar dari kepompongnya, itu luar biasa. Di MUI misalnya ada Ibu Chuzaimah Tanggo, Ibu Mursidah mereka tangguh dan alim. Khofifah juga produk pesantren,”tandasnya.

Tantangan Perempuan Pesantren ?

Nama-nama yang diabsen oleh Agus Sunyoto maupun Aisyah Hamid Baidowi adalah para aktivis pesantren yang tumbuh di era Orba yang represif. Mereka pernah berkiprah di IPPNU, Kopri, Fatayat maupun Muslimat. Kini para penerusnya di organisasi sayap perempuan di NU dan badan otonomnya, tentu punya kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas diri dan gerakan organisasinya agar lebih inovatif dan kreatif.?

Di era serba kompetitif sekarang ini, para perempuan pesantren punya peluang lebih besar untuk berkiprah di banyak bidang. Tak melulu di ranah politik. Tapi juga perlu mengisi ranah ekonomi kreatif, IT, birokrasi dan ranah profesional lain perlu diisi oleh para perempuan pesantren.

Riset McKinsey Global Institute (2012) memprediksi Indonesia, dengan kultur negara kepulauan memiliki prospek menjanjikan pada tahun 2020-2030. Sampai saat ini, Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar bagi banyak industri di dunia. Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-16 sebagai negara perekonomian terbesar, akan meningkat ke peringkat ke-7 pada tahun-tahun tersebut. Perempuan, seperti saat ini, tentu akan menjadi pangsa pasar terbesar.

Perkembangan tersebut tentu perlu disikapi dengan bijak oleh para aktivis perempuan pesantren. Sebagai calon pemimpin masa depan, persiapan matang harus digerakkan secara sistematis. Terlebih, perempuan di Indonesia menghadapi tantangan berlipat ganda. Tak hanya bakal menjadi tulang punggung ekonomi, para perempuan Indonesia juga masih harus berperang mengeliminir maraknya kasus kekerasan dan perdagangan orang. Sehingga, aktivis perempuan pesantren kini, bukan lagi saatnya berkutat di wilayah wacana feminisme, tetapi sudah bergerak ke ranah aksi. Khususnya mempersiapkan kader-kader unggulan.

Ke depan, mungkin organisasi silat Pagar Nusa dan barisan semi militer semacam Banser Corp Brigade Pembangunan (CBP) IPNU juga perlu dipersiapkan oleh sayap perempuan NU. TNI dan Kepolisian yang kini sedang meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di dalam rekrutmen, juga perlu diisi oleh para pelajar puteri NU. Sehingga perempuan pesantren masa depan, tak hanya unggul dalam berdebat, dan menjadi pelengkap di ranah politik, tetapi juga mampu berkompetisi di pelbagi bidang.

Penulis adalah Redaktur Pelaksana Website perempuanparlemen.org, Ketua Lembaga Pers Penerbitan dan Kajian Strategis PB PMII dan Wakil Bendahara Lajnah Ta’lif Wa Nasyr PBNU?

Dari Nu Online: nu.or.id

Belajar Muhammadiyah Tegal, Pesantren, Kajian Islam Belajar Muhammadiyah

Sabtu, 06 Januari 2018

Pergunu Kritisi Pemerintah yang Menganakemaskan PGRI, Mengapa?

Jakarta, Belajar Muhammadiyah. Dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke Belajar Muhammadiyah, Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. ?

Pergunu Kritisi Pemerintah yang Menganakemaskan PGRI, Mengapa? (Sumber Gambar : Nu Online)
Pergunu Kritisi Pemerintah yang Menganakemaskan PGRI, Mengapa? (Sumber Gambar : Nu Online)

Pergunu Kritisi Pemerintah yang Menganakemaskan PGRI, Mengapa?

Pengertian independen antara lain:

1. Organisasi profesi tidak berafiliasi atau merupakan kelengkapan aparatur pemerintah,?

2. Keberadaan masing-masing organisasi profesi guru, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) adalah setara. Dengan demikian, pemerintah harus memperlakukan semua organisasi profesi guru harus adil dan tidak memihak (equal treatment).

Belajar Muhammadiyah

3. Pemerintah tidak diperbolehkan memberikan fasilitas secara sepihak kepada organisasi profesi guru tertentu, misalnya: melakukan pemotongan gaji para guru untuk kepentingan organisasi profesi guru tertentu, memberikan kemudahan kepada pihak tertentu, sementara lainnya tidak, dan sebagainya.

Ketika perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2016 ini, ternyata pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) memberikan keistimewaan pada PGRI dengan menuliskan Hari Ulang Tahun PGRI pada logo HGN 2016, maka sudah barang tentu hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagaimana tersebut di atas.

Jika dalam penulisan “HUT PGRI ke 71” pada logo HGN 2016 tersebut, pemerintah mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang penetapan Hari Guru Nasional (HGN), maka hal ini adalah tidak benar, karena:

1. Dalam tata hukum di Indonesia, kedudukan Undang-Undang sudah barang tentu adalah lebih tinggi daripada Keputusan Presiden.

Belajar Muhammadiyah

2. Disamping itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tersebut, ternyata dari 3 amar atau poin keputusannya tidak satupun menyebutkan “HUT PGRI”, kecuali pada aspek pertimbangan/konsideran saja.

3. Pemerintah tidak boleh merayakan HUT sebuah organisasi profesi tertentu, yaitu PGRI (yang berdasarkan Undang-Undang seharusnya independen) dengan menggunakan fasilitas negara, baik sumber-daya uang maupun lainnya yang memberati keuangan negara. ? Dengan kata lain, biarkan PGRI merayakan sendiri hari ulang tahunnya, seperti halnya organisasi profesi guru lainnya, bukan dengan membebani sumber-daya negara.?

Berdasarkan hal tersebut, kami Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) meminta kepada pemerintah (cq. Ketua Panitia Hari Guru Nasional 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) untuk segera mencabut kalimat atau frase “HUT PGRI ke 71” pada logo HGN 2016.?

Demikian pula halnya dengan berbagai atribut, dokumen, rekaman suara, dan lainnya dalam event HGN 2016 yang mengindikasikan tentang HUT PGRI ke 71.

Dalam kesempatan ini, Pergunu yang kembali dinahkodai oleh Dr KH Asep Saifuddin Chalim mengusulkan perlunya dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional agar tidak terjadi salah tafsir bagi sebagian pihak.?

(Red: Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Belajar Muhammadiyah Sejarah, Nahdlatul, Tegal Belajar Muhammadiyah

Nonaktifkan Adblock Anda

Perlu anda ketahui bahwa pemilik situs Belajar Muhammadiyah sangat membenci AdBlock dikarenakan iklan adalah satu-satunya penghasilan yang didapatkan oleh pemilik Belajar Muhammadiyah. Oleh karena itu silahkan nonaktifkan extensi AdBlock anda untuk dapat mengakses situs ini.

Fitur Yang Tidak Dapat Dibuka Ketika Menggunakan AdBlock

  1. 1. Artikel
  2. 2. Video
  3. 3. Gambar
  4. 4. dll

Silahkan nonaktifkan terlebih dahulu Adblocker anda atau menggunakan browser lain untuk dapat menikmati fasilitas dan membaca tulisan Belajar Muhammadiyah dengan nyaman.

Jika anda tidak ingin mendisable AdBlock, silahkan klik LANJUTKAN


Nonaktifkan Adblock